Solmet Desak Copot PJ Gubernur Banten, diduga Banyaknya keputusan yang menyimpang dan terkesan mengabaikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi

    Solmet Desak Copot PJ Gubernur Banten, diduga Banyaknya keputusan yang menyimpang dan terkesan mengabaikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi

    Lebak, PublikBanten id Jakarta – Aliansi Santri Salafi dan Majelis Dzikir Banten (ASSALAM Banten) bersama Dewan Persaudaraan Wilayah Solidaritas Merah Putih Provinsi Banten (DPW SOLMET BANTEN) menggelar aksi di depan Kantor Kemendagri RI pada  Rabu 11 September 2024. Aksi ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya diadakan pada 21 Agustus 2024. Kedua kelompok ini menuntut pencopotan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, yang dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya selama menjabat.

    Menurut Assalam Banten berbagai kebijakan yang diambil Al Muktabar dianggap tidak populis dan menyimpang dari aturan birokrasi yang seharusnya. Salah satu contohnya adalah 14 jabatan Kepala Dinas yang dibiarkan kosong dan hanya dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) tanpa ada pengisian definitif. Selain itu, perubahan nomenklatur jabatan eselon 2, 3, dan 4 yang tidak melalui prosedur yang benar menambah deretan kegagalan dalam tata kelola pemerintahan.

    “Selama tiga tahun Al Muktabar menjabat, kita melihat birokrasi di Banten semakin terpuruk. Banyaknya keputusan yang menyimpang dan terkesan mengabaikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, ” ujar Edi Wibowo, Koordinator Lapangan DPW SOLMET BANTEN. Mereka menekankan bahwa tindakan-tindakan yang diambil Al Muktabar hanya semakin memperkuat praktik kolusi dan nepotisme, yang seharusnya diberantas.ujar Edi.

    Berbagai carut marut kebijakan selalu dilakukan dan selalu membuat kebijakan yang tidak populis dan terkesan menyimpang dari aturan dan kebiasaan birokrasi selama ini seperti saat ini 14 jabatan kepala dinas yang dibiarkan kosong dan hanya dijabat PLT
    perubahan nomenklatur uraian tugas dari eselon 2, 3 dn 4 yang tadinya definitive pada posisi yang sama dijadikan m njadi PLT hingga usulan Ditlatpim II PKN tahun 2024 yang diusulkan ke LAN RI diduga penuh kolusi dan nepotisme tanpa memperhatikan pada urutan jenjang kepangkatan ataupun jabatan serta bnyk hal lagi yang menjadi buah bibir dan perbincangan publik di banten yang terlalu naif untuk disampaikan secara utuh kehadapan publik.tutup Edi.


    ( Tim media* Red )

    solmet desak copot pj gubernur banten diduga banyaknya keputusan yang menyimpang dan terkesan mengabaikan prinsip -prinsip reformasi birokrasi
    Farid Padlani

    Farid Padlani

    Artikel Sebelumnya

    Giat Gatur dalam Rangka Mencegah Laka Lantas...

    Artikel Berikutnya

    Kanit Binmas Polsek Cilograng Bripka Agus...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Resmikan Pataka Dipta Prakasha, Irwasum Polri: Resapi dan Jadikan Pedoman Agar Hasil Kerja Bermanfaat bagi Masyarakat
    Mahasiswa Desak Pemkab Lebak Evaluasi Kinerja Kadis LH : Periksa Juga Penggunaan Anggarannya
    Polri dan RCMP Perkuat Kerja Sama, Tingkatkan Kapasitas Lawan Kejahatan Transnasional
    Oknum yang diduga Mengklaim pemilik Tanah , Harus Ditindak tegas Oleh Pemerintah Merugikan Warga
    Hujan sore sampai malam hari yang cukup deras, mengguyur wilayah Panggarangan, banyak warga yang rumahnya kebanjiran.
    Bentuk Syukur Kemenangan Dewi-Iing dan Andra Soni-Dimyati DPP PERPAM Inisiasi Gotong Royong Membuat Jalan Umum
    PPK Kecamatan Cilograng Gelar Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Cilograng.
    Nyanyian Ketua KPPS TPS 05 Pasirbungur: Semua KPPS se-Cilograng Melakukan Mark Up Sewa TPS
    Tidak Ada Pembekuan dan PLT di PWI Lebak Angkat Bicara PWI Banten
    Andri M Firdaus, Angkat Bicara Selaku ketua Projo DPC Kabupaten Lebak , Soal Ketum Projo , Lindungi Judi Online merupakan Flaming Politik keji
    Pemilik Kios di Kecamatan Cirinten dan Bojongmanik Menjual Pupuk Bersubsidi, Sesuai Dengan Harga HET
    Oknum yang diduga Mengklaim pemilik Tanah , Harus Ditindak tegas Oleh Pemerintah Merugikan Warga
    BPD, Perangkat, RT, RW dan Karang Taruna Kompak Mundur, Minta Kades Dipecat
    Musyawarah Desa Cijengkol Serah Terima kan ( MDST) Pekerjaan Fisik Dana Desa Tahun anggaran 2024
    Diduga Oknum Pejabat Perum Perhutani dan Pengusaha Tambangan Batu Bara Ilegal diKawasan Perum Perhutani Dinilai Rugikan Keuangan Negara, Tim Hukum LSM KPKB Akan Laporkan
    KNPI Luncurkan Gerakan Pemuda Bangun Desa, Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
    Warga Pertanyakan Diduga Tidak Ada Trranparansi Publik di Anggaran BUMDES Cikatomas TA 2022 - 2023
    Jalan Beyeh-Simpang Resmi Menjadi Kewenangan Provinsi Banten, Warga Harap Tahun 2023 Sudah Mulai Dibangun

    Ikuti Kami